DPR Minta Publik Tak Serius Sikapi Napi Kabur
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa menyatakan kalau narapidana (napi) kabur, mestinya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Direktur Jenderal Lembaga Pemasyarakatan sadar bahwa mereka tidak beres. Bahkan, menurut dia, lolosnya napi dari Rutan Salemba, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, modusnya pun sederhana.
"Istri masuk bawa anak, baju, dan masuk Lapas. Suaminya (terpidana) ganti baju dan menyamar sebagai perempuan berjilbab. Berarti CCTV, mungkin listrik mati gitu ya? Pengawas tidak ada. Siapa yang mau bertanggung jawab?, ya Kepala Lapas, Dirjen Lapas dan Menkumham," kata Desmond, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (13/7).
Kalau disebut-sebut ada kerja sama dengan orang dalam ujar politikus Partai Gerindra ini, bukan sesuatu yang baru juga. "Ini sudah budaya. Jangan-jangan di sana ada yang dinikmati oleh Dirjen Lapas," tegasnya.
Lebih lanjut, Desmond membantah pernyataan Dirjen Lapas yang menyatakan bahwa lolosnya napi karena kurang pegawai.
"Saya tahu Komisi III selalu memberi anggaran tambahan terus ke Kemenkumham. Tapi selalu kurang, selalu kurang. Persoalannya kan klasik," tegas dia.
Kejadian tersebut ujar Desmond membuktikan bahwa uang tidak menyelesaikan masalah di Lapas.
"Anggaran ditambah terus dan kini jadi Rp 1,3 triliun. Itu terbukti bukan jalan keluar, Lapas kok kayak bangun mall saja," tegas anggota DPR dari daerah pemilihan Banten II itu.
Terakhir Desmond meminta publik tidak usah serius menyikapi lolosnya narapidana dari Lapas.
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa menyatakan kalau narapidana (napi) kabur, mestinya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta
- Polsek Tambusai Utara Ajak Warga di Desa Tanjung Medan Ciptakan Pilkada Damai
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?
- Santri Diajak Proaktif Melawan Judi Online Lewat Kampanye di Digital
- Gagal di Kasus Timah, Kejagung Jangan Cari Pengalihan Isu dengan Menumbalkan Polri