DPR Minta SBY Berikan Penjelasan Soal Hendarman

Saat ditanya bahwa ada anggapan pejabat negara yang sudah berakhir periodesasi tugasnya tidak perlu Keppres pemberhentian, Taslim mengingatkan bahwa cara berfikir seperti itu dalam mengurus pemerintahan sangat membahayakan. "Kalau itu dicari-carikan alasannya dan ternyata bisa diterima, maka tidak perlu ditegaskan soal batas waktu jabatan terhadap semua pembantu presiden," ujar anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Barat itu.

Lebih lanjut Taslim menjelaskan bahwa dalam tradisi pemerintahan selama ini, Jaksa Agung secara resmi diangkat dengan Kepres dan pelantikkannya bersamaan dengan para menteri anggota kabinet lainnya. Hanya saja, hal tersebut memang tidak terjadi dalam kasus Hendarman.

Hendarman menjadi Jaksa Agung menggantikan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh pada Mei 2007. Posisi Hendarman berlanjut saat SBY mengumumkan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

Sebelumnya, permintaan serupa juga dilontarkan pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Saldi Isra. Menurutnya, Presiden SBY harus menjelaskan status Hendarman Supandji sebagai jaksa agung yang tidak ikut dilantik sebagai anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.(fas/jpnn)