DPR Minta Seluruh Moda Transportasi Darat di Palembang Terintegrasi dengan Benar
jpnn.com, JAKARTA - DPR RI berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mengintegrasikan seluruh moda transportasi darat di Palembang, Sumatra Selatan.
Menurut anggota Komisi V DPR RI Eddy Santana Putra, sebagai kota percontohan sistem transportasi massal terintegrasi, Kota Palembang masih sangat jauh dari yang diharapkan.
Hingga kini,sejumlah angkutan umum yang menjadi bagian dari moda transportasi darat belum tertata dengan baik.
"Saya contohkan di tempat saya, di dapil saya, mana ada terintegrasi. LRT, Trans Musi Jaya, New angkot dan DAMRI. Enggak nyambung semua," ujar legislator dapil Sumatera Selatan I itu kepada wartawan, Senin (4/7) di Jakarta.
Dia menyatakan, desakan tersebut sebelumnya secara resmi telah disampaikan kepada Budi Setiyadi saat menjabat sebagai Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub di tengah rapat dengar pendapat Komisi V DPR, Rabu (29/6).
Dia mengatakan, akibat dari tidak terintegrasinya sistem moda transportasi darat itu, banyak warga dan kalangan mahasiswa yang terdampak.
Misalnya, yang terjadi di Indralaya. Daerah tersebut dikenal sebagai kawasan kampus karena memiliki dua kampus terkenal, yakni Universitas Sriwijaya dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Qur’an Al Ittifaqiah (STITQI).
"DAMRI itu dulu beroperasi dari tol Palembang ke Indralaya, kebanyakan melayani para mahasiswa. Sekarang DAMRI itu hilang. Kasihan masyarakat dan para mahasiswa itu. Sekarang mereka kesulitan mau ke kampus karena enggak ada DAMRI. Semoga di tangan Pak Hendro Sugiatno sebagai Dirjen Perhubungan Darat yang baru ini DAMRI bisa kembali dioperasikan," tegas politisi Partai Gerindra itu.
DPR RI berharap seluruh moda transportasi darat di Palembang terintegrasi dengan benar
- Usulan untuk DPR: Pendidikan tentang Koperasi Diajarkan Mulai dari Sekolah Dasar
- Simpatisan Gelora Laporkan Mardani PKS ke MKD: Dia Selalu Mengolok-olok
- Komisi III Gelar RDPU Soal Misteri Pembunuhan Perantau Minang di Jakarta Timur
- Ini Kesimpulan Raker Komisi II & Menteri Nusron Wahid soal SHGB-SHM di Area Pagar Laut
- Rudianto Lallo DPR Terima Aduan Keluarga Calon Polwan Lasmini Soal Rekrutmen Polri
- RDPU Kasus Pembacokan di Tasikmalaya, Ketua Komisi III DPR Usir Kuasa Hukum Korban