JPNN.com 
DPR Minta Skema Vaksin Program Lebih Besar dari Mandiri
b. memastikan kesiapan sistem pemantauan (surveilans) Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI) secara efektif.
c. Memastikan validitas dan realibilitas data penerima vaksin yang dikumpulkan dalam sistem Satu Data Vaksinasi Covid-19 bersama pemangku kepentingan yang lain.
3. Komisi IX DPR mendukung penuh BPOM untuk bekerja secara independen dan transparan dalam pemberian persetujuan penggunaan pada masa darurat (Emergency Use Authorization/EUA) dengan mempertimbangkan aspek keamanan, khasiat, dan mutu vaksin Covid-19.
4. Komisi IX DPR mendorong Kemenkes dan BPOM bersama Komite Penanganan Covid-19-19 dan PEN, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional melakukan percepatan pengembangan Vaksin Merah Putih.
5. Komisi IX DPR mendesak Kemenkes, Komite Penanganan Covid-19 dan PEN, BPOM bersama dengan pemangku kepentingan terkait meningkatkan sosialisasi tentang program vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.
Komisi IX juga meminta Kemenkes, Komite Penanganan Covid-19 dan PEN, BPOM memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota pada raker dan RDP, untuk disampaikan paling lambat 17 Desember 2020. (boy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Komisi IX DPR mendukung penuh BPOM bekerja secara independen dan transparan dalam pemberian persetujuan penggunaan pada masa darurat (Emergency Use Authorization/EUA).
Redaktur & Reporter : Boy
- Waket Komisi VIII DPR-LDII Ingatkan Persoalan Kebangsaan Hadapi Tantangan Berat
- Pengamat Hardjuno Soroti Langkah DPR Memasukkan RUU Tax Amnesty ke Prolegnas 2024
- DPR Minta Kejaksaan Profesional di Sidang Praperadilan Tom Lembong
- KPK Incar Aset Anwar Sadad yang Dibeli Pakai Duit Kasus Korupsi Dana Hibah
- Siang Ini, DPR Pilih Lima Capim dan Cadewas KPK Pakai Mekanisme Voting
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
