DPR Minta Sri Mulyani Segera Lakukan Perintah Presiden Jokowi Soal Kebocoran Data
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldy menyatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani perlu segera melaksanakan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengantisipasi kebocoran data NPWP.
Dia menuturkan perintah presiden tersebut harus dilakukan Sri Mulyani untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat.
Pasalnya, selama ini Kemenkeu kerap mengedepankan alokasi dana negara kepada proyek-proyek strategis, tetapi saat ini mengalami kebocoran.
"Ya, setuju, karena kemenkeu ini kan selalu mengedepankan istilah spending better salah satu nya dengan menggabung kan sistem-sistem digital SAKTI dan SPAN, dll, yang ternyata mengalami kebocoran data NPWP yang enam juta ini," kata Bobby kepada wartawan, Selasa (24/9).
Legislator dari Fraksi Golkar itu juga mengingatkan Kemenkeu agar tidak menghabiskan uang negara ke arah yang tidak penting.
Oleh karena itu, dia meminta agar Kemenkeu langsung menyikapi perintah Presiden Joko Widodo untuk melindungi data masyarakat di dunia perbankan.
"Jangan karena memangkas anggaran dengan jargon spending better, arsitektur keamanan sibernya terlewat," lanjutnya.
Dia menyebutkan ini harus dievaluasi saat ini dan diperbaiki celah kebocorannya.
Anggota DPR RI Bobby Rizaldy menyatakan Menkeu Sri Mulyani perlu segera melaksanakan perintah Presiden Jokowi untuk antisipasi kebocoran data NPWP
- Mufida DPR Ingatkan Kemenkes Banyak Mendengar saat Menyusun RPMK
- Novita Hardini Sebut PPN 12 Persen Berdampak pada Akses Pendidikan Berkualitas
- Forkopi Minta RUU Perkoperasian Tak Buru-Buru Disahkan, Banyak Poin Perlu Dibahas
- Buntut PPN 12 Persen, Pemerintah Bebaskan PPH ke Pekerja Padat Karya
- Ternyata Daging hingga Listrik Kena PPN 12 Persen, Begini Kriterianya
- Tarif PPN Resmi jadi 12 Persen, Sri Mulyani: Masih Relatif Rendah