DPR Minta Syarat Lulus UN Diubah

Namun menurut Rully, hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan bagi pemerintah.  Sebab masih ada jalan lain, yaitu melakukan revisi terhadap pasal di dalam PP tersebut agar lebih fleksibel dan tidak saling mematikan lagi diantara keempat unsur penilaian. “DPR ini kan lembaga yang bisa membuat keputusan politik, kalau mau ubah PP ya ubah saja,” terangnya.

Rully menjelaskan, aturan syarat lulus itu menghalangi jalan siswa untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya.  Sementara jika UN hanya dijadikan sebagai alat pemetaan, DPR akan menolak pelaksanaan UN. “Kalau hanya untuk pemetaan kan bisa lewat BPS, kalau lewat UN terlalu tinggi biayanya, lebih baik UN dihapuskan saja,” seru Rully.

Selain itu, dalam Panja muncul wacana untuk membuat variasi soal UN hingga 20 jenis dengan bobot kesulitan yang sama dalam tiap kelas.  Langkah ini dilakukan untuk meminimalisir kecurangan yang terjadi saat pelaksanaan UN. “Kalau mau contekan, atau guru mau kasih bocoran pasti akan lebih repot,” ujarnya.

Sementara itu Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Mohamad Nuh belum mau berkomentar banyak mengenai evaluasi UN ini. Ia mengatakan hasil rapat panja akan diumumkan kepada masyarakat jika pembahasan antara legislatif dan eksekutif selesai. “Akan ada public statement. Saat ini masih menunggu kesepakatan bersama dengan Panja. Kami tidak mau berbicara dulu karena tidak mau membingungkan publik,” tukas Mendiknas. (cha/jpnn)