DPR Minta Tarif KRL Ekonomi Dipertahankan

JAKARTA - Anggota Komisi V DPR, M Arwani Thomafi menyambut baik keputusan pemerintah dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang akhirnya menunda penghapusan KRL ekonomi non-AC. Kendati begitu, Arwani juga meminta kenaikan harga tiket KRL ekonomi bisa ditunda.

Menurut Arwani, jangan sampai kebijakan tentang kenaikan harga tiket berimbas buruk pada masyarakat yang kurang mampu. "Kami meminta agar tarif KRL ekonomi AC bagi warga miskin tidak mengalami kenaikan, yakni dengan tarif tetap di kisaran Rp 1.500-Rp 2 ribu," ujarnya di Jakarta, Kamis (28/3).

Sekretaris Fraksi PPP di DPR itu menambahkan, pemerintah juga harus mencari formulasi yang tepat tentang mekanisme pemberian subsidi bagi warga miskin pengguna KRL. "Apakah dengan menunjukkan kartu miskin atau sejenisnya. Rencana ini harus jelas di lapangan. Kami setuju dengan pola ini dengan mensubsidi langsung orang atau badan agar subsidi tepat sasaran," tutur Arwani.

Kemudian untuk menghindari adanya masalah di lapangan, PT KAI dan Kementerian Perhubungan diharapkan segera mengajak bicara para kepala daerah yang warganya selalu menggunakan KRL ekonomi seperti Jakarta, Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang dan Tangerang Selatan.