DPR Mulai Gulirkan Pansus Haji
Senin, 05 Desember 2011 – 22:02 WIB
![DPR Mulai Gulirkan Pansus Haji](https://cloud.jpnn.com/photo/image_not_found.jpg)
DPR Mulai Gulirkan Pansus Haji
Selain itu, kata Karding, perlu dibentuk Pansus tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Kata dia, karena adanya temuan penyimpangan keuangan haji, maka BPK RI dan KPK segera perlu melakukan audit investigasi. "Kami juga meminta agar Komisi Ombudsman melakukan audit kinerja atas kualitas pelayanan haji," tegasnya.
Baca Juga:
Namun Karding membantah jika semua rekomendasi itu dianggap “galak”. Dirinya mengatakan, semua rekomendasi itu adalah usulan DPR RI dan khusus untuk pansus akan dibahas di Bamus DPR untuk kemudian dibacakan pada rapat paripurna mendatang.
“Ada beberapa Komisi seperti VIII,V dan IX yang setuju dibentuknya pansus haji. Semuanya fraksi sepakat kecuali Fraksi PPP yang benjol sepakat bulat untuk mengulirkan pansus haji. Ini untuk perbaikan dan saya rasa wajar PPP benjol,” kata Karding saat ditemui usai rapat.
Ketika ditanyakan apakah dengan banyaknya temuan kekurangan layanan ibadah haji ini, maka Menteri Agama layak diganti atau mundur, Karding pun menjawab diplomatis. Ia mengatakan, yang berhak untuk itu adalah Presiden RI dan Menteri Agama itu sendiri.“Kalau itu bukan kewenangan saya, tanyakan pada presiden ataupun menterinya langsung saja,” katanya. (boy/jpnn)
JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Kadir Karding, menyatakan, perlu ada pemisahan yang jelas antara regulator dan operator penyelenggaraan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Irwan Fecho Menilai Pernyataan Menhan Prabowo soal BPK Bentuk Konsistensi dan Komitmen
- Pedagang Pasar Induk Kroya Cilacap Kompak Dukung Sudaryono Jadi Gubernur Jateng
- Berpengalaman dan Tulus Memperjuangkan Hak Rakyat, Anwar Hafid Cagub Idola Warga Sulteng
- Dorong Steven Kandouw Maju Pilgub Sulut, Olly: Dia Masih Muda, Energik dan Pintar
- Murad Ismail Percaya Diri Bisa Raih 70 Persen Suara di Pilkada Maluku
- Kaesang: PKS Pemenang Pemilu di Jakarta, Jauh Lebih Elok Mengusung Gubernur