DPR Mulai 'Serang Balik' KPK
Persoalkan Deponeering Bibit-Chandra, RDP Deadlock
Senin, 31 Januari 2011 – 14:05 WIB

RAPAT - Jajaran pimpinan KPK di sela rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III DPR RI, Senin (31/1). Rapat ini sendiri akhirnya deadlock dan harus diskors 24 jam. Foto: Arundono/JPNN.
Hujan interupsi tetap saja berlangsung antara yang menolak dan menerima Bibit-Chandra hadir di RDP. Ruhut Sitompul dari Partai Demokrat tampil sebagai pihak yang menerima kehadiran Bibit-Chandra. Menurutnya, rapat lebih baik tetap dilanjutkan, dan ia meminta agar keputusan deponeering yang diambil oleh pemerintah dihormati.
Baca Juga:
Ruhut mengaku memahami penolakan rekan-rekannya. "Saya minta teman-teman juga bisa menghargai langkah pemerintah. Semangat
reformasi mengatakan perlu adanya KPK. Walaupun kita DPR, kita harus jujur. Kalau kita tanya rakyat, KPK pasti masih jadi berlian bagi penegakan hukum. Saya minta, biarkanlah mereka berlima bekerja. Kita harus hormati azas praduga tak bersalah. Tolonglah teman-teman," katanya.
Namun, bukannya terjadi kesepakatan dalam rapat, suasana sidang pun mulai memanas. Bambang Soesatyo dari Partai Golkar bahkan sempat tersinggung dengan omongan Ruhut yang menyebut-nyebut Partai Golkar, meski mereka duduk sejajar dan tidak berjauhan. Keduanya hanya diantarai oleh Edi Ramli Sitanggang.
"Apa maksudnya sebut-sebut nama Golkar? Jangan bawa-bawa nama partai. Poinnya apa?" seru Bambang pula.
JAKARTA - Komisi III agaknya mulai menyerang balik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pasca ditahannya 19 politisi penerima suap pada pemilihan
BERITA TERKAIT
- Kemendagri dan Pemerintah Denmark Siap Kerja Sama untuk Memperkuat Pemadam Kebakaran
- Konsumsi Sayuran Meningkat Berkat Peran Perempuan Pegiat Urban Farming
- Bea Cukai Sidoarjo Gelar Operasi Bersama Satpol PP, Sita 19 Ribu Batang Rokok Ilegal
- Penyidik Bareskrim Kaji Substansi Laporan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana
- Semangat Hari Kartini, Pertamina Dorong Perempuan untuk Berkarya & Salurkan Energi
- Lemkapi Minta Pertemuan Sespimmen dengan Jokowi Tak Dipolitisasi