DPR Mulai Verifikasi Calon Panglima TNI
Rabu, 22 September 2010 – 14:34 WIB

DPR Mulai Verifikasi Calon Panglima TNI
JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq mengatakan proses Uji Kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Panglima TNI secara efektif akan dimulai Kamis (23/9), besok. Acara ini akan digelar di ruang Komisi I DPR gedung Nusantara II. "Uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon dilakukan besok, sebelum itu dilangsung, Komisi I hari ini melakukan verifikasi administrasi ke Komnas HAM dan KPK," kata Mahfudz, disela-sela persiapan menuju Komnas HAM, di DPR Senayan Jakarta, Rabu 22/9).
Setelah dua instansi bersangkutan memberikan verifikasi, lanjutnya, uji kelayakan dan kepatutan dimulai pukul 10.00 WIB besok dengan terlebih dahulu membahas verifikasi diberikan Komnas HAM dan KPK terhadap kelengkapan administrasi calon Panglima TNI.
Setelah dilakukan penelitian kelengkapan, dilanjutkan dengan pemaparan visi dan misi calon Panglima TNI atas nama Laksamana TNI Agus Suhartono dihadapan Anggota Komisi I DPR.
Laksamana TNI Agus Suhartono, adalah calon tunggal Panglima TNI yang diusulkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso yang sudah memasuki usia pensiun 8 September lalu. (fas/jpnn)
JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq mengatakan proses Uji Kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Panglima TNI secara
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- KPJ Healthcare Malaysia Tawarkan Wisata Medis Berkualitas Bagi Pasien Indonesia
- Jelang Seleksi Kompetensi PPPK Tahap 2, Honorer Satpol PP Ajukan 5 Tuntutan, Poin 4 & 5 Menohok
- Tanggapi Kisruh Grup Musik Sukatani, DPR: Kapolda Tidak Bisa Lepas Tanggung Jawab
- Kapolri Jenderal Listyo Tegaskan TNI-Polri tetap Solid Pascainsiden di Mapolres Tarakan
- Wamen Viva Yoga Ajak Perguruan Tinggi Berkolaborasi Membangun Kawasan Transmigrasi
- Komisi V DPR: Langkah Kemendes Pecat Pendamping Desa karena Maju Caleg Tidak Berdasar