DPR: Nanti Kami Tanya, Kok Bisa Salah Alamat
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron mengatakan pihaknya akan menyoroti persoalan surat suara yang nyasar ke Hongkong, yang seharusnya ke Malaysia dan Filipina.
Politikus Partai Demokrat itu mengatakan pemilu di luar negeri digelar lebih awal dibanding di Indonesia. Jadi, masih ada waktu untuk melakukan perbaikan. Herman memastikan pihaknya akan mempertanyakan bagaimana sebenarnya sistem pengiriman, sehingga bisa salah alamat.
"Nanti kami akan tanya juga memang bagaimana sistem pengiriman, kok bisa salah alamat ya. Jadi, ini yang akan kami soroti, jangan-jangan juga terjadi ke negara-negara lain,” kata Herman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/3).
BACA JUGA: Percetakan Surat Suara Pemilu di Tambun Dijaga Ketat
Menurut Herman, yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah kalau sampai terjadi salah alamat untuk pengiriman di dalam negeri. Sebab, kata dia, waktunya sudah dibatas. Perhitungan suara harus selesai pada hari pemungutan suara.
“Kalau sudah pelaksanaan di dalam negeri dan kemudian ada logistik yang tidak sampai ke alamat yang dituju ini juga akan menabrak UU terkait batasan waktu pelaksanaan baik pencoblosan maupun perhitungan,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan Bawaslu menyatakan bahwa pengiriman surat suara untuk Malaysia dan Filipina nyasar ke Hong Kong. Surat suara berjumlah 2.400 itu untuk pemilihan anggota DPR. “Surat suara ke Tawau (Malaysia) sama ke Manila (Filipina) salah kirim ke Hong Kong,” kata anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin, Minggu (17/3).
Selain ke Hong Kong, Afif mengatakan terdapat surat suara lain yang salah kirim. Di antaranya surat suara untuk Darwin (Australia) dan Penang (Malaysia) nyasar ke Singapura. KPU mengatakan pihaknya telah meminta pertanggungjawaban pada perusahaan pencetak surat suara.(boy/jpnn)
Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron mengatakan pihaknya akan menyoroti persoalan surat suara yang nyasar ke Hongkong, yang seharusnya ke Malaysia dan Filipina.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia
- Terungkap saat RDP di Komisi III, Anak Bos Toko Roti Pernah Bilang Kebal Hukum
- Seleksi PPPK 2024 Tahap 3 Bisa Selamatkan Honorer TMS, Jangan Ada PHK Massal
- Dirut Bank Mandiri Raih Best Financial Leader di Ajang CNBC Indonesia Award 2024, Darmadi Durianto: Membanggakan