DPR Ngotot Loloskan RUU Daerah Kepulauan

Namun menurut Djemi, RUU PPDK tidak memberikan otonomi penuh kepada delapan provinsi Kepulauan yang ada di Indonesia. "RUU ini tidak akan bertentangan dengan UNCLOS, tapi hanya memberi kewenangan kepada daerah kepulauan untuk mengelola sumber daya laut hingga sejauh 12 mil," tandas politisi Gerindra itu.

Seperti diketahui, DPR telah membuat RUU PPDK sebagai usulan inisiatif. Namn pemerintah melalui Mendagri menganggap RUU tersebut bukan sesuatu yang urgen.

Mendagri justru berpandangan, sebaiknya aturan tetntang daerah kepulauan dimasukkan dalam revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda. Alasan lainnya, karena persoalan laut juga bersinggungan dengan hukum internasional yang bukan menjadi kewenangan Pemda. (ara/jpnn)