DPR Nilai Calon Hakim MK tak Sesuai Harapan

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat mengatakan mayoritas anggota komisi hukum DPR sudah bertekad tidak akan memaksakan untuk memilih dua hakim konstitusi dari 12 calon yang ada.
Dikatakan Martin, dari 9 calon yang sudah menjalani fit and propertest di komisi III sejak dua hari lalu, belum ada calon yang dianggap memenuhi kualifikasi untuk dipilih sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Calon-calon hakim MK tidak seperti yang kita harapkan. Saya kira tidak perlu dipaksakan kalau tidak ada calon yang baik. Kita kan mencari negarawan supaya memperbaiki hakim MK. Kalau tidak sekarang masih ada sisa masa sidang," kata Martin di Gedung DPR RI, Rabu (5/3).
Karena itu, Martin menyebut tidak tertutup kemungkinan komisi III DPR mengadakan seleksi kedua. Sebab, seleksi dilakukan untuk mencari hakim yang terbaik. Peranan hakim konstitusi dipandang luar biasa sehingga proses seleksinya pun harus hati-hati.
Dia juga tidak menutup kemungkinan bakal memasang iklan di media massa untuk mengundang yang berminat jadi hakim MK dan melakukan jemput bola. Termasuk, menerima pengajuan langsung dari masyarakat jika calon yang ada tidak ada yang bisa dipilih.
"Ada yang tiga kali mendaftar tapi gak berhasil. Berkali-kali. Karena memang yang mendaftar sedikit. Tapi proses kali ini jauh lebih baik dengan menghadirkan pakar-pakar itu. Kalau masa seleksi Akil Mochtar itu blunder komisi III," tandasnya.
Ditambahkan, komisi akan meminta Tim Pakar mengumumkan rekomendasi secara terbuka agar diketahui publik apa yang menjadi hasil seleksi calon hakim konstitusi di Komisi III.
"Jangan tertutup, biar semua tahu. Supaya peristiwa Akil itu tidak terulang lagi. Biar semuanya terbuka. Jadi kalau komisi III memutuskan beda dengan rekomendasi Tim Pakar orang kan bisa menilai," tandasnya.(Fat/jpnn)
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat mengatakan mayoritas anggota komisi hukum DPR sudah bertekad tidak akan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- DPP Perempuan Bangsa Gelar Bakti Sosial di Yayasan Darul Al Hufadz Bogor
- Pemprov Jateng: ASN Tidak Mudik, Jadi Tidak Perlu WFA
- Pemda Siap Angkat PPPK 2024 Tahun Ini, Ada Solusi Bagi Honorer Kena PHK
- Ditjenpas Bakal Benahi Lapas Kutacane Setelah Insiden Puluhan Napi Kabur
- Pegadaian jadi Koordinator dalam Kolaborasi 23 BUMN untuk Menghadirkan Air Bersih di Batam
- Firnando Ganinduto Soroti Kasus Korupsi Minyak Mentah