DPR Nilai DPT Pilpres Tidak Akurat

JAKARTA – Forum rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Senayan, Senin (8/6), dijadikan ajang bagi para wakil rakyat untuk mempersoalkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pilpres 8 Juli mendatang. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Rustam Tamburaka, yang mendapat giliran pertama mengutarakan pendapatnya, langsung mempertanyakan masih buruknya DPT pilpres di sejumlah daerah.

Rustam mengaku mendapat data buruknya DPT di wilayah Sumut, Kota Bandung, dan Bekasi. Dia mengaku mendapat informasi dari Ketua KPU Sumut Irham Buana Nasution bahwa di DPT pilpres wilayah Sumut masih bayak pemilih ganda, anggota TNI/Polri yang masih terdaftar, warga yang belum cukup umur, maupun warga yang sudah pindah alamat tapi masih terdaftar. Hal yang sama terjadi di Bandung dan Bekasi. Rustam meragukan apa benar KPU sudah melakukan validasi data pemilih secara akurat.

Sejumlah anggota Komisi II DPR yang lain juga mempersoalkan DPT pilpres yang masih dinilai bermasalah. Jumlah pemilih dalam DPT pilpres dalam negeri sebanyak 175.233.318, sedang luar negeri 1.133.738. Atau totalnya mencapai 176.365.056. Padahal, DPT pileg 169.789.599. Artinya, hanya ada penambahan 5.443.723 pemilih. Sedangkan warga yang tidak terdaftar pada pileg lalu diperkirakan mencapai 49 juta warga. Yang aneh, jumlah pemilih luar negeri malah menyusut, yakni tinggal 1.133.738 atau berkurang 342.109 pemilih.

Anggota Komisi II DPR Ferry Mursidan Baldan mencurigai wacana penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bukti untuk bisa memilih hanya sekedar pengalihan isu untuk menutupi buruknya DPT pilpres. Dia sama sekali tidak setuju bila KTP dijadikan bukti untuk memilih karena masih banyak warga yang punya KTP ganda.