DPR Nilai KPK Terlalu Lebay

JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsy, mengatakan, ide untuk sumbangan pembangunan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilontarkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, harus ditelaah.

"Ini kan keluar dari mas Bambang, mungkin mas Bambang yang akan lebih tahu bagaimana pengelolaannya. Akankah dimasukkan pada Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), atau akan dimasukkan dana hibah dari rakyat ataukah akan digolongkan pada bantuan dari rakyat," kata Aboebakar, Senin (25/6), di Jakarta.

Ia menilai, tentunya akan aneh bila ada bantuan dari rakyat kepada pemerintah. Dan tidak pas juga bila ada hibah dari rakyat kepada pemerintah, apalagi kalau digolongkan PNBP. "Bila memang KPK ingin menggalang dana dari masyarakat dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, apakah ini  konstitusional? Bukankah KPK tidak memiliki kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk PNBP? Bukankah pengalangan dana ini inkonstitusional, kan aneh juga bila penegak hukum akan mengajak masyarakat untuk melanggar hukum, maka saya benar-benar tak paham dengan pola pikir pejabat yang satu ini," ujarnya.

Aboebakar  berharap negara ini diselenggarakan dengan tata kelola yang baik dan benar, tidak dikelola ala Non Goverment Organization (NGO). "Karena negara kita bukan

NGO," tegasnya.