DPR: Pelantikan Pj Gubernur Jabar Sebaiknya Dievaluasi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menilai, dilantiknya mantan Kapolda Metro Jaya Komjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, berpotensi menimbulkan kecurigaan dari berbagai kalangan. Pasalnya, dalam kontestasi pemilihan Gubernur Jabar itu, terdapat salah satu calon yang berlatarbelakang dari Kepolisian.
“Waktu isu Pj Gubernur dari Polri itu muncul akhir tahun lalu, dan akhirnya dibatalkan, kita apresiasi. Karena waktu itu juga sempat ramai dan ada yang menentang. Tapi sekarang Kemendagri tetap melantik Pj Gubernur dari kalangan Pati Polri, ini sangat berpotensi menimbulkan kecurigaan,” kata Taufik ketika dikonfirmasi, Senin (18/6).
Taufik mengingatkan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo harus menjelaskan secara utuh mengenai penunjukkan Pj Gubernur dari Polri ini. Menurutnya, sebaiknya Mendagri memilih Pj Gubernur dari lingkungan Kemendagri. Di mana hal itu pernah dilakukan salah satunya pada DKI Jakarta, saat kekosongan jabatan gubernur, kemudian diisi oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono.
“Penunjukkan Pj Gubernur dari Polri sebaiknya dievaluasi. Sebaiknya Kemendagri menunjuk Pj Gubernur dari lingkungannya saja, seperti DKI Jakarta yang waktu itu dijabat Pak Sumarsono. Kita harap Kemendagri tidak membuat gaduh di tahun politik ini, karena penunjukkan itu menimbulkan kecurigaan,” imbuh Waketum PAN itu.
Diketahui, Komjen M Iriawan dilantik sebagai Pj Gubernur Jabar di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat pada Senin (18/6) pagi ini. Saat ini, Iriawan sendiri menjabat Sestama Lemhanas. (jpnn)
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menilai, dilantiknya mantan Kapolda Metro Jaya Komjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar, berpotensi menimbulkan kecurigaan
Redaktur & Reporter : Rasyid Ridha
- Innalillahi, Ketua DPP PDIP Nusyirwan Meninggal Dunia
- 1.824 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Demo di DPR Hari Ini
- Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pengelolaan Aset Negara Oleh PPKGBK
- Sahroni Usul KPK Buat Aturan Penahanan Gaji-Promosi Jabatan Bagi Pejabat Tak Lapor LHKPN
- Praktisi Intelijen Sebut Masyarakat Tidak Perlu Khawatir Soal UU TNI
- Anggota DPR Rizki Faisal Apresiasi Kinerja Kajati Kepri dalam Penegakan Hukum