DPR Pelototi Guru, Belum Hasilkan Anak Bangsa Berkualitas

Hal lain yang menjadikan pendidikan mempunyai posisi strategis dalam keberlangsungan berbangsa dan bernegara, lanjut Marzuki, apabila rakyat dan generasi muda bangsa mendapat pendidikan, kesehatan, kesejahteraan yang maksimal dan murah dari negara. ”Tiga faktor inilah yang paling vital. Pendidikan generasi muda berkualitas harus dari guru yang berkualitas. Ini yang terus diperjuangkan DPR,” ujarnya.

Marzuki menyayangkan pengelolaan pendidikan di daerah sesuai UU Otda yang dikelola Pemda. ”Apa yang kita lihat sekarang, guru honorer saja ada yang pendapatannya Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu, guru TK honorer malah ada yang pendapatannya Rp 60 ribu sebulan. Dengan yang pendapatan sebesar itu bagaimana mau diharapkan guru yang berkualitas dengan out pun pengajaran yang berkualitas pula,” ungkapnya.

Ketua Umum PGRI Sulistyo mengakui minimnya pendapatan  para guru honorer. Ia mempertanyakan mengapa buruh saja memiliki aturan Upah Minimal Provinsi sementara guru tidak. ”Anggaran pendidikan 20 persen dari APBN, BOS sudah 12 tahun dilaksanakan. Tapi banyak guru yang masih tidak sejahtera khususnya guru honorer. Ini yang diperjuangkan PGRI. Makanya kami usulkan supaya pendapatan guru non-PNS dan honorer dibuatkan standar minimalnya yang masuk akal,” lontarnya.

Soal kebijakan otonomi daerah yang cenderung arogan dan sewenang-wenang juga disoroti Sulistyo. ”Otda malah sewenang-wenangnya menindas guru karena golongannya diturunkan dengan dalih menghemat anggaran,” pungkasnya. (ind)