DPR: Pemerintah Harus Cari Akar Masalah Bentrok Aceh Singkil

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menenteramkan dan menertibkan warga di Aceh singkil. Langkah-langkah itu diperlukan agar isu suku, agama, rasa dan antargolongan (SARA) di seputar kejadian bisa disingkirkan.

“Di tengah suasana seperti ini, pemerintah tidak boleh sedikitpun lengah. Apalagi, isu-isu SARA seperti ini sangat efektif untuk menyulut konflik berkepanjangan,” kata Saleh melalui pesan singkat, Rabu (14/10).

Yang terpenting lagi, menurutnya, aparat keamanan perlu menelusuri duduk persoalan sesungguhnya dibalik kasus itu. Dengan begitu, pemerintah bisa mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada.

Selain itu, pemerintah perlu memfasilitasi pertemuan antara kelompok-kelompok yang bersengketa. Semestinya, setiap persoalan yang ada bisa diselesaikan dengan dialog. Sejalan dengan itu, dia juga menegaskan agar aturan hukum yang berlaku harus ditegakkan secara konsisten.

“Negara mesti hadir sebagai perekat kohesivitas sosial. Karena itu, dalam menangani kasus-kasus seperti ini perlu keseriusan dan kehati-hatian,” katanya.

Politikus PAN itu juga mengatakan, bila yang dipersoalkan adalah pendirian rumah ibadah tanpa izin, aturannya sudah ada. Sehingga semua pihak diharapkan mengikuti aturan tersebut. Jika semua persyaratan yang dibutuhkan sudah terpenuhi, semestinya tidak ada hal yang sulit.

“Itulah yang perlu dicermati secara baik. Kalau tidak memenuhi syarat, warga tidak boleh memaksakan. Sebaliknya, jika memenuhi syarat, pemerintah harus memberikan ijin. Karena itu, aturan tentang pendirian rumah ibadah itulah yang perlu ditegakkan,” pungkasnya.(fat/jpnn)