DPR: Pemerintah Takut Naikkan Harga BBM

JAKARTA- Wacana lama kembali muncul dalam Rapat Kerja (Raker) antara Komisi VII dengan Menteri ESDM, Jero Wacik. Pemerintah cenderung mengupayakan pengaturan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi ketimbang menaikkan harga BBM.

Wacana tersebut berseberangan dengan keinginan DPR yang lebih memilih untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. "Kalau harga minyak dunia tinggi, itu kan otomatis asumsi makro APBN berubah. Begitu asumsi makro berubah, ya berarti kita mengubah APBN menjadi APBN-P. Bisa kita percepat menjadi APBN-P untuk dibahas lebih awal," kata anggota DPR Setya Widya Yudha, Senin (16/1).

Satya menegaskan, sejak awal DPR setuju untuk menaikkan harga BBM. "Sejak 2010, kita (DPR, Red) sudah setuju dengan menaikkan harga BBM. Jadi jangan dibalik-balik seakan-akan DPR takut naik," tukas politisi Partai Golkar tersebut.

Menurut Satya, pemerintah tidak berani untuk mengambil keputusan menaikkan BBM. "Tahun 2010 kita minta naik. Karena ICP di atas 10 persen dari ICP yang ditargetkan APBN. Pemerintah tanpa persetujuan DPR sebenarnya dapat menaikkan tetapi tidak dijalankan," tambahnya.