DPR Pengin Punya Gedung Baru? Ini Saran Bu Menkeu
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku tak akan menghalangi DPR membangun gedung baru. Sebab, DPR memiliki hak penganggaran atau budgeting.
Menteri yang beken dengan inisial SMI itu menjelaskan, pemerintah memang menjadi pihak yang mengusulkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Namun, DPR bisa menentukan hal-hal prioritas dalam pembahasan RAPBN.
Hak budget DPR juga menyangkut aspirasi daerah ataupun konstituen. Karena itu, DPR juga meminta usulan anggaran tentang pembangunan gedung baru di RAPBN 2018.
“Secara khusus mereka minta dianggarkan,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/8).
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia yang lebih akrab disapa dengan panggilan Mbak Ani itu menuturkan, usulan pembangunan gedung baru DPR sudah pernah muncul pada 2015. Saat itu juga sudah ada rencana untuk menganggarkan dana pembangunannya.
Namun, Sri juga menyampaikan ke pimpinan DPR tentang reaksi masyarakat kala itu. “Saya sampaikan, selalu reaksi masyarakat sangat meningkat dan kemudian tidak bisa dilaksanakan atau tidak jadi dilaksanakan,” tegasnya.
Karena itu Sri menegaskan, soal jadi atau tidaknya anggaran pembangunan gedung baru DPR juga tergantung pada para wakil rakyat di Senayan. Pemerintah, katanya, tak ingin hal yang sudah dianggarkan justru tak jadi dilaksanakan karena tekanan publik.
“Itu kan menjadi inefisiensi di dalam pembelanjaan kita,” singgungnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku tak akan menghalangi DPR membangun gedung baru. Sebab, DPR memiliki hak penganggaran atau budgeting.
- DPR Minta Kejaksaan Profesional di Sidang Praperadilan Tom Lembong
- KPK Incar Aset Anwar Sadad yang Dibeli Pakai Duit Kasus Korupsi Dana Hibah
- Siang Ini, DPR Pilih Lima Capim dan Cadewas KPK Pakai Mekanisme Voting
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- Digitalisasi untuk Mendorong Pengembangan Pariwisata Indonesia Perlu Dilakukan
- Rapat Bareng Kepala Baratin, Anggota Komisi IV Singgung Pengawasan Berbasis AI