DPR: Penyimpangan Kuota BBM Kepolisian Harus Ditindak

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Pramono Anung mendesak Kapolri untuk mengungkap kasus penyimpangan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) kuota BBM subsidi untuk kepolisian oleh oknum anggotanya. Pramono menegaskan bahwa jika ditemukan penyimpangan itu, mka polri harus mengusut dan menindaknya sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Kalau memang ditemukan data praktik penyimpangan jatah BBM subsidi oleh oknumnya di instansi kepolisian, ini harus diungkap dan pelakunya harus ditindak," tegas Pramono Anung di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (27/2), menyikapi terungkapnya penyimpangan BBM subsidi oleh oknum kepolisian di wilayah Papua saat raker dengan PT PLN di Komisi VII DPR, Kamis pekan lalu.

Dikatakan politisi PDI Perjuangan itu, oknum kepolisian dan lembaga manapun di negeri ini tidak ada yang kebal hukum. Karena itu, jika benar ada praktik penjualan BBM yang menjadi jatah kegiatan operasional Polri, hal itu mesti diproses menurut hukum.

Kuota BBM dari negara untuk penunjang operasional kepolisian tidak bisa diperdagangkan. "Jika ada yang main-main dengan kuota BBM untuk kepolisian tidak bisa dibiarkan," tegasnya.