DPR Percepat Bahas RUU Industri Pertahanan

Kalau seperti itu komposisinya, kata Mahfudz, maka Indonesia akan semakin sulit mewujudkan kemandirian dalam industri pertahanan karena belanja alutsista dari produksi dalam negeri sangat rendah. Meski demikian, lanjut Mahfudz, menjelang RUU itu selesai, DPR akan tetap mendorong Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk memprioritaskan belanja Alutsista dari produksi dalam negeri.

"DPR menawarkan ke pemerintah agar pada tahun 2014, belanja Alutsista untuk produksi dalam negeri mencapai 25 persen dan seluruh proses revitalisasi dan sinkronisasi seluruh industri BUMN industri strategis segera dituntaskan," ujar Mahfudz. (fas/jpnn)