DPR Periode 2009-2014 Dituding Sebagai Arsitek Dana Aspirasi

jpnn.com - JAKARTA - Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menuding anggota DPR periode 2009-2014 sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas munculnya wacana dana aspirasi Rp 20 miliar. Pasalnya, mereka adalah pihak yang menyelundupkan dasar hukum bagi kebijakan itu ke dalam revisi pertama Undang-Undang MD3.

"DPR periode kemarin begitu halus memasukkan poin itu dalam UU MD3 sampai tidak disadari terkait dana aspirasi. Ini proses penyeludupan begitu halus, sampai publik tidak sadar," ‎kata Sebastian dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (13/6).

Dasar hukum yang dimaksud adalah Pasal 80 huruf J UU MD3. Dalam butir itu disebutkan, anggota dewan harus memperjuangkan daerah pemilihannya (Dapil).

Menurut Sebastian, DPR periode lalu sebenarnya sudah berkali-kali berusaha memasukan butir tersebut ke dalam rancangan revisi UU MD3.

Tapi, upaya mereka selalu gagal lantaran mendapat penolakan dari masyarakat. Namun, mereka berhasil menyusupkan butir tersebut menjelang disahkannya UU MD3. Pasalnya, ketika itu perhatian masyarakat teralihkan oleh hiruk pikuk polemik tentang mekanisme pemilihan pimpinan DPR.

"Kalau publik sampai tidak sadar berarti luar biasa canggihnya penyeludupan ini. Orang jadi kaget dan itu pegangan bagi DPR periode ini," tutur dia.

Sebastian mengatakan, dana aspirasi ini sebenarnya mengacaukan tatanan politik yang ada. Sebab, fungsi legislatif menjadi tumpang tindih dengan eksekutif.

"Dana aspirasi bisa kacaukan banyak hal. Siapa yang tanggung jawab pada kualitas proyek itu, DPR atau pemerintah? Ini kompleksitas di mana DPR persulit sendiri," pungkas Sebastian. (dil/jpnn)