DPR: Perlu Melakukan Kajian Tentang Wacana Relaksasi Penerapan PSBB
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Muchamad Nabil Haroen mengatakan relaksasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus dikaji secara matang dengan beberapa pertimbangan strategis.
Menurut Gus Nabil sapaan Nabil Haroen, pemerintah harus merujuk pada tujuan utamanya yakni menjaga nyawa, keamanan dan kesejahteraan rakyat. PSBB memang menjadikan ekonomi melambat, yang pada akhirnya berdampak pada sirkulasi keuangan dan pendapatan warga.
“Ini yang harus dikaji, bagaimana mengelola ketahanan pangan, pendapatan warga sekaligus penanganan medis,” kata Gus Nabil pada Minggu (3/5/2020).
Gus Nabil menegaskan hal itu untuk merespons wacana dari pemerintah yang sedang mengkaji mengenai relaksasi penerapan PSBB agar masyarakat tidak stres dan terkekang di tengah pandemik covid-19.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama ini mengatakan wacana relaksasi penerapan PSBB, “apakah justru tidak berseberangan dengan wacana penerapan sanksi tegas PSBB mulai 7 Mei nanti?”
Menurut Gus Nabil, jika ada relaksasi PSBB diberlakukan, harus ada peraturan ketat terkait penjarakan fisik (physical distancing) dan social distancing, serta pentingnya memakai masker.
“Jadi, warga harus diberitahu kita berada dalam kehidupan dengan pola baru, dengan mengutamakan kesehatan,” tegas Gus Nabil.
Lebih lanjut, Gus Nabil menambahkan saat ini beredar teori konspirasi terkait Covid-19. Ada yang mengaitkan bahwa virus berasal dari China, Amerika Serikat dan bahkan Yahudi.
Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen mengatakan relaksasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus dikaji secara matang dengan beberapa pertimbangan strategis.
- Komisi IV DPR Akan Mengawal Kenaikan HPP Gabah dan Jagung Agar Berdampak Bagi Petani
- Apresiasi Gebrakan Presiden Prabowo, Fraksi PAN DPR: Kebijakan Pro Rakyat
- Rieke Mengkritik PPN 12 Persen, Deddy: MKD Bukan Untuk Mengekang Suara Anggota
- Polemik Hasto Tersangka, Habiburokhman Gerindra: Sampai Kiamat Enggak Selesai
- Komisi III DPR Sebut Polri Paling Responsif Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat