DPR: Perlu Menerapkan SPM untuk Bidang Pariwisata

jpnn.com, JAKARTA - Target Kementerian Pariwisata meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan perlu diiringi dengan penyiapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pariwisata. Hal ini diungkapkan anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah dalam rapat kerja Komisi X dengan Menteri Pariwisata di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/7).

Ledia mengingatkan bahwa target Kemenpar untuk mencapai 15 juta wisatawan pada 2017 dan 20 juta pada 2019 harus diiringi dengan terobosan dan pengembangan. Jangan hanya berfokus pada program-program pusat tetapi sudah harus menguatkan peran Pemerintah Daerah untuk menghidupkan dan menggerakkan kegiatan wisata di wilayah masing-masing diantaranya dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

“Sosialisasi sadar wisata pada masyarakat juga penyiapan sarana prasana penunjang destinasi dan kegiatan wisata harus secara intens dilakukan. Dan yang saya kira harus segera disiapkan dari Pemerintah Pusat adalah Standar Pelayanan Minimal Bidang Pariwisata yang akan menjadi acuan untuk diterapkan pada setiap destinasi wisata” katanya

Ledia mencontohkan soal toilet. “Toilet adalah sarana penting yang harus ada di setiap destinasi wisata dengan standar minimal misalnya jumlahnya cukup, mudah diakses dan bersih. Tidak apa-apa toilet itu kecil, sederhana, desain pun beragam tetapi harus sesuai standar minimal ini,” kata anggota DPR dari dari Fraksi PKS ini.

Dengan memiliki standar yang jelas, penatalaksanaan, pencapaian dan evaluasi program pun akan menjadi jelas dan terukur. Penyiapan sarana dan prasarana, SDM-nya, penganggarannya semua akan mengacu pada SPM yang ada.

“Toilet yang jumlahnya cukup, mudah diakses dan bersih akan memberikan nilai tambah bagi tempat wisata, memberikan kenyamanan bagi pengunjung yang tentunya akan berimplikasi langsung pada meningkatnya jumlah wisatawan. Ini baru soal toilet, begitu pula soal kantin, sarana ibadah, akses yang ramah lansia dan para penyandang disabilitas, pelayanan publik dan lainnya semua memerlukan tolok ukur berupa Standar Pelayanan Minimal,” tambah Ledia

Politikus dari dapil Kota Bandung dan Kota Cimahi ini meyakini adanya SPM akan memunculkan kawasan wisata yang nyaman, aman dan menarik bagi pengunjung. Sebab selain sarana dan prasananya tertata, SDM pendukung termasuk masyarakat sekitar yang menjadi mitra ujung tombak Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga akan lebih mudah dibangkitkan kesadarannya untuk memberikan yang terbaik bagi para pengunjung wisata karena memiliki acuan dan contoh yang jelas dari destinasi wisata yang dikelola pemerintah.(fri/jpnn)