DPR Persoalkan Pemblokiran Anggaran Kemhan

Kendati demikian niat positif belum tentu benar. "Saya bisa katakan bahwa upaya itu tidak benar," tegas Agus.

Ditegaskannya, program kementerian tidak bisa dihentikan karena adanya dugaan penyelewengan anggaran itu. Ia justru menyarankan pihak yang mengetahui adanya penyelewengan itu melapor ke Kejaksaan Agung, Kepolisian, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jadi program ini jangan distop, tetap jalan kalau memang diindikasikan dicium ada berkaitan dengan penyelewengan itu yang bertindak penegak hukum," imbuhnya. (boy/jpnn)