DPR Persoalkan Perbedaan Usul Biaya Alpha

JAKARTA - Apa jadinya jika tiga institusi pemeintah yang terkait tenyata tidak sehati dalam usulan perhitungan biaya distribusi dan margin (alpha, red) BBM dan elpiji? Sudah pasti menimbulkan tanya di kalangan politisi Senayan. Sebagian besar menilai ada permainan dalam usulan alpha tersebut sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) layak mengusutnya.

"Ini kok aneh, antara BPH Migas, Dirjen Anggaran Depkeu, dan Dirjen Migas beda-beda usulan alphanya. Hati-hati loh ya, meski alphanya hanya berkisar Rp 600 an-Rp 700 an tapi jika dikalikan dengan jutaan KL pasti akan menimbulkan penyimpangan," kritik Effendi MS Simbolon, anggota Komisi VII saat RDP dengan Dirjen Migas, BPH Migas, Dirjen Anggaran Depkeu, dan Dirut Pertamina di Gedung Senayan, Rabu (11/2).

Politisi FPDIP ini mengaku tidak percaya dengan angka-angka yang disodorkan para penyelenggara negara tersebut. Karenanya Effendi minta agar empat lembaga tersebut mengiklankan secara terbuka tentang keberadaan BBM dan LPG di Indonesia lengkap dengan perhitungan alphanya.

"Kalau saya lihat data-data ini banyak unsur bohongnya. Kalau pemerintah tidak mau terbuka, kami tidak segan-segan memanggil KPK untuk mengaudit ini. Pasti banyak kebobrokan yang terungkap karena ini sudah jadi proyek," tegas kader FPDIP ini lagi.