DPR: Polri Seharusnya Bisa Jaga Marwah Antar Lembaga Negara
Kamis, 25 April 2013 – 13:12 WIB

DPR: Polri Seharusnya Bisa Jaga Marwah Antar Lembaga Negara
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari menyatakan putusan Mahkamah Agung yang tidak tertib sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menempatkan Kejaksaan dalam posisi serba salah.
Menurut Eva Kusuma, putusan yang sama telah dipaksakan untuk dieksekusi terhadap Anand Krisna. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menjemput paksa Anand ke Denpasar dengan bantuan Polri setempat. Polda setempat bersedia membantu.
"Aneh jika perilaku Polda Jawa Barat saat ini berbeda untuk kasus Susno Duadji dengan menuruti permintaan pengacara yang menggunakan argumen normatif dan benar tersebut," ujar Eva saat dihubungi, Kamis (25/4).
Eva menyesali double standard Polri yang menempatkan Kejaksaan pada posisi serba sulit. Sepatutnya Polri tetap bertindak independen, profesional dan menjaga marwah sesama lembaga negara. "Jika memang tidak setuju tidak perlu memberikan perlindungan hukum," kata dia.
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari menyatakan putusan Mahkamah Agung yang tidak tertib sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
BERITA TERKAIT
- Tukin PPPK Paruh Waktu 70% Gapok, SK Bisa jadi Jaminan Utang di Bank, Alhamdulillah
- ILDES Siap Gugat UU Kementerian ke MK Soal 5 Wamen Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN
- 5 Berita Terpopuler: Data Resmi BKN Terungkap, Honorer Satpol PP Teriak, Tolong Jangan Tolak PPPK Paru Waktu!
- Hasil Audit Dokumen Peserta PPPK 2024 Sudah Diserahkan, Ada Honorer Cemas
- RS Siloam ASRI Hadirkan Urinary Stone Center, Solusi Mengatasi Batu Saluran Kemih
- Program Diskon 50 Persen Tarif Listrik Masih Berlangsung Hingga Akhir Februari