DPR: Presiden Harus Kontrol Perppu No. 1 Tahun 2020 Secara Ketat
![DPR: Presiden Harus Kontrol Perppu No. 1 Tahun 2020 Secara Ketat](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2020/05/08/wakil-ketua-dpr-ri-muhaimin-iskandar-usai-berdiskusi-dengan-kepala-gugus-tugas-percepatan-pananganan-covid-19-di-kantor-bnpb-jakarta-jumat-852020-foto-humas-dpr-ri-89.jpg)
Tim Pengawasan DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar sebelumnya sempat berdialog dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Pananganan Covid-19 Doni Monardo beserta jajarannya.
Usai diskusi, Muhaimin mengimbau kepada masyarakat agar tetap memperhatikan dan menaati protokol kesehatan.
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Kanan) saat berdiskusi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Pananganan Covid-19 sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo di Kantor BNPB, Jakarta, Jumat (8/5/2020). Foto: Humas DPR RI
“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap bertahan hidup dengan wajar tetapi dengan protokol dan cara menghadapi Covid-19. Artinya pasar rakyat silakan dipersiapkan, tetapi dengan jual beli yang berjarak,” kata Muhaimin.
“Dipersiapkan komunikasi yang sehat dipersiapkan kebersihan yang memadai kalau itu standarnya terpenuhi baru kita normal, tetapi kalau itu belum terpenuhi kita belum bisa normal. Karena itu kita mempersiapkan sebaik-baiknya untuk hidup sehat, jaga jarak, pakai masker,” ujar Muhaimin menambahkan.(ikl/jpnn)
Presiden harus mengontrol secara konsen Perppu Nomor 1 Tahun 2020 terutama dalam hal moneter, yang menyangkut dengan Menteri Keuangan, BI, dan OJK.
Redaktur & Reporter : Friederich
- 11 Rekomendasi Penyelesaian Honorer, Pemerintah & DPR RI Perlu Mendengar
- Bappenas Minta Tambah ASN & Kantor Baru di Tengah Efisiensi Anggaran, Hillary: Apa Urgensinya?
- Vonis Harvey Moeis Diperberat, Komisi III DPR: Ini Tamparan untuk Kejaksaan
- Polda Babel Sukses Berantas Geng Motor, Sahroni: Strateginya Patut Dicontoh
- Komisi IV Tunda Pembahasan Efisiensi Anggaran Bareng Mitra, Ini Masalahnya
- Menteri Iftitah Tetap Yakin Bisa Kembangkan Kawasan Transmigrasi Meski Anggaran Terbatas