DPR: Presiden Jokowi Harus Turun Tangan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mempertanyakan apakah benar kuota haji Indonesia belum ada kepastian dikarenakan masalah vaksin Sinovac yang tidak diakui oleh pemerintah Arab Saudi.

“Dikabarkan pemerintah Arab Saudi melarang jemaah calon haji masuk ke negaranya bila vaksinnya tidak memiliki sertifikat dari WHO. Vaksin Sinovac yang digunakan di Indonesia ternyata belum disertifikasi oleh WHO,” ujar Guspardi, Kamis (3/6).

Jadi, selama calon haji masih divaksin dengan Sinovac, Arab Saudi belum bisa menerimanya untuk menunaikan ibadah haji.

Sementara yang diakui Arab Saudi adalah vaksin Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna dan Astrazeneca, tutur Legislator asal Sumatera Barat ini.

Politikus PAN itu pun mengatakan mengapa pemerintah tidak mengambil opsi untuk melakukan suntikan vaksin Astrazeneca kepada calon Jemaah haji Indonesia agar memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi.

Namun, kata dia, semua itu harus mendapatkan pertimbangan dari para ahli dan berkoordinasi dengan BPOM dan Kemenkes. Apakah bagi mereka boleh diberi vaksin Astrazeneca meski telah  melakuan vaksin Sinovac. Di samping itu pemerintah Indonesia harus mendesak negara produsen Sinovac untuk mengurus sertifikasinya ke WHO.

Mengingat waktu pelaksaan ibadah haji yang kurang lebih 1,5 bulan lagi.

“Kami berharap Presiden Jokowi dapat turun tangan langsung melakukan lobi kepada Raja Arab Saudi untuk memastikan calon haji Indonesia bisa berangkat ke Tanah Suci. Apalagi pemerintah Arab Saudi tahun ini hanya mengalokasikan hanya  65 ribu kouta untuk seluruh jamaah haji di dunia,” ujar anggota Komisi II DPR RI itu.