DPR: Presiden Tak Optimal Memajukan Koperasi dan UKM
Senin, 21 Agustus 2017 – 11:58 WIB

Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno usai mengikuti Sidang Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8). Foto: Humas DPR
jpnn.com, JAKARTA - Komitmen pemerintah dalam memajukan dan memeratakan kesejahteraan rakyat sudah menjadi janji politik Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2018 beserta nota keuangannya.
“Ada celah, bagaimana pembantu-pembantu presiden ini menerjemahkan visi presiden. Kami di Komisi VI sangat prihatin melihat kondisi seperti ini,” katanya, usai mengikuti Sidang Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).
Menurut politikus Partai Amanat Nasional (F-PAN) itu, hal ini sangatlah ironis. Komitmen politik presiden untuk memajukan sektor usaha kecil yang akan menggerakkan perekonomian mikro dan memeratakan pembangunan ini, tidak kemudian diterjemahkan oleh kementerian sebagai ujung tombak.
“Kementerian yang mendorong kemajuan koperasi dan UKM tidak mendapatkan dukungan politik anggaran yang memadai, anggarannya sangat kecil sekali,” tandasnya.
Ia menginginkan anggaran dan program Kementerian Koperasi dan UKM bisa lebih maju sehingga dapat mempercepat kemajuan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Hal ini selaras
dengan tujuan koperasi adalah tulang punggung perekonomian. Namun, justru muncul wacana dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa.
"Tulang punggung perekonomian kita adalah koperasi, kenapa bukan koperasi lagi saja yang dihidupkan. Kita sudah dari dulu menyepakati kegiatan usaha rakyat sebagai tulang punggung perekonomian,” ujarnya.
Hal ini yang menurut politisi Jawa Tengah itu, antara keinginan dengan langkah yang ditempuh masih belum sejalan.(adv/jpnn)
Komitmen pemerintah dalam memajukan dan memeratakan kesejahteraan rakyat sudah menjadi janji politik Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Langkah Mendes Yandri Berhentikan TPP Dinilai Bukan karena Like and Dislike
- DPR Sebut Ada Dugaan Pemalsuan Putusan dalam Perkara Alex Denni
- Pemenuhan Hak Pekerja Sritex Berproses, DPR Belum Perlu Bentuk Pansus
- Legislator PKS Sebut Hak Pekerja PT Sritex Bisa Segera Dipenuhi
- DPR Bentuk Panja Usut Mafia Lahan di Batam, Pengamat: Panggil Menteri ATR/BPN
- Netty Prasetiyani DPR Ingatkan Pentingnya Ketahanan Keluarga Dalam Mencapai Indonesia Emas 2045