DPR Prioritaskan 'UU Siluman'

Dirincikannya, sesungguhnya masyarakat mendambakan UU tentang ekonomi yang berkeadilan, terbebas pengangguran, serta berbagai hal tentang kesempatan untuk hidup layak. Hanya saja, DPR justru lebih berkosentrasi terhadap UU soal agama dan kesehatan. "Dari produk hukum yang telah dihasilkan DPR periode 2004-2009 tersebut membuktikan bahwa dalam bekerja DPR memang tidak mempunyai skala prioritas," tegas Sebastian.

Andaipun ada RUU dalam Prolegnas yang tuntas, ternyata pelaksanannya tumpang-tindih. "Jadi jangan heran banyak diantara produk Undang-Undang yang dihasilkan DPR akhirnya harus diperkarakan masyarakat ke Mahkamah Konstitusi," tegasnya.(fas/jpnn)