DPR Pro SBY, Peran Kontrol Diambil DPD

JAKARTA - Pengamat politik Bima Arya Sugiarto menegaskan, jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada akhirnya menempuh jalur kompromi dalam menyusun kabinetnya, maka satu-satunya lembaga legislatif yang akan bisa menjalankan fungsi check and balances hanya ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPD).

 

Penegasan tersebut disampaikan Bima Arya Sugiarto dalam acara Deklarasi anggota DPD terpilih asal Bengkulu, Sultan Bachtiar Najamudin, sebagai calon ketua DPD, di press room DPR, Jakarta, Rabu (16/9). "Presiden terpilih hanya punya 3 alternatif untuk menyusun kabinet masing-masing membentuk kabinet minimalis dengan cara hanya mendudukan kader partai pendukung, kabinet medium dengan cara menambahkan kader Partai Golkar dan ketiga kabinet gemuk dengan melibatkan semua kader parpol dalam kabinetnya. Jika pilihan ketiga yang dipakai maka peranan check and balances itu ke depan hanya ada pada DPD," kata Bima Arya Sugiarto.

 

Harapan tersebut, lanjut Bima Arya, tidaklah berlebihan mengingat para anggota DPD terpilih periode 2009-2014 mayoritas berasal dari kalangan muda produktif dengan prosentase sekitar 63 persen berusia 25 hingga 50 tahun. "Yang perlu diantisipasi, jangan ada lagi wajah-wajah Orde Baru (Orba) yang lolos jadi Ketua DPD," tegasnya.

 

Untuk itu, kaum muda di DPD harus menjaga otoritas, integritas dan independen. Berbagai praktek pimpinan DPD masa lalu yang bertekuk lutut kepada kekuasaan harus dihindarkan secara optimal, agar suksesi pada tahun 2014 berjalan secara genuin, ujarnya.