DPR Puji Stakeholder yang Membantu Mitigasi Banjir
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Idah Syahidah Rusli Habibie menilai stakeholder (pemangku kepentingan) terkait termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah bekerja semaksimal mungkin melakukan mitigasi bencana kepada masyarakat.
Selain itu, kata dia, mereka juga sudah maksimal dalam mengevakuasi masyarakat yang terkena banjir di Jabodetabek. “Sudah maksimal. Baik itu BNPB, Tagana, Kemensos, semua sudah gotong rotong membantu evakuasi,” kata Idah di sela-sela memberikan bantuan kepada warga Kelurahan Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (3/1).
Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR itu pun berharap pemerintah dan masyarakat bisa bersama-sama bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan agar tidak lagi terkena bencana.
Idah mengatakan bahwa masyarakat harus mendukung program pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. “Karena pada dasarnya kalau program pemerintah, masyarakat juga tidak mendukung itu, juga tidak ada titik temu yang baik,” ujar politikus Partai Golkar ini.
Sementara Ketua BURT Agung Budi Santoso mengatakan dalam mengatasi persoalan banjir harus dilihat terlebih dahulu di mana akar persoalannya. Agung yang juga anggota Komisi II DPR itu mengatakan dengan tindakan cepat pemerintah maka persoalan bisa diatasi dengan baik.
“Jadi, mengurangi wilayah yang kena banjir mungkin dari sekian ratus kecamatan, atau sekian ribu kelurahan sudah bisa dikurangi. Lambat laun insyaallah ke depan banjir tidak lagi terjadi di Jakarta,” kata Agung. (boy/jpnn)
DPR berharap pemerintah dan masyarakat bersama-sama bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan untuk mengantisipasi banjir.
Redaktur & Reporter : Boy
- PPN 12 Persen, Arus Bawah Prabowo Punya Pandangan Seperti Ini
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- 5 Berita Terpopuler: Cermati 11 Ketentuan KepmenPAN-RB 634 soal Honorer TMS & Belum Melamar, Ada Jabatan yang Disorot
- Mufida DPR Ingatkan Kemenkes Banyak Mendengar saat Menyusun RPMK
- Novita Hardini Sebut PPN 12 Persen Berdampak pada Akses Pendidikan Berkualitas
- Forkopi Minta RUU Perkoperasian Tak Buru-Buru Disahkan, Banyak Poin Perlu Dibahas