DPR Punya Misi Khusus di APPF Bangkok, Apa Itu?
jpnn.com, JAKARTA - Delegasi Indonesia membawa misi untuk menyukseskan dua usulan resolusi pada Pertemuan Tahunan Parlemen Negara-Negara Asia-Pasifik (APPF) di Bangkok, Thailand, pada 26-28 Oktober 2022.
Resolusi yang pertama berjudul Parliament and the Post Covid-19 Sustainable Recovery to Promote Democracy, Peace and Security.
Sementara itu, resolusi yang kedua berjudul Promoting Biodiversity and Green Economy for Inclusive Development.
Dua resolusi usulan Indonesia tersebut mendapatkan dukungan penuh dari delegasi dari sejumlah negara yang hadir, antara lain, Kanada, Australia, Chile, Meksiko, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan Thailand sebagai tuan rumah.
Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon yang juga merupakan Delegasi Indonesia pada pertemuan tahunan APPF menegaskan tantangan regional tidak bisa dikesampingkan. Kendati, tantangan global seperti perang antara Rusia-Ukraina makin membawa dampak luas.
Karena itu, sebaiknya, delegasi negara-negara yang hadir fokus mempererat kerja sama dalam menghadapi tantangan regional tersebut daripada menjadikan forum APPF sebagai wadah untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu.
"Bagaimanapun, jika kita memang menginginkan perdamaian, engagement lebih baik daripada mengucilkan. Dengan engagement, kita bisa mendorong negosiasi," kata politikus Fraksi Partai Gerindra itu, Minggu (30/10).
Delegasi Indonesia juga berkesempatan memimpin pertemuan subregional grup negara-negara Asia Tenggara.
DPR RI membawa misi menyukseskan dua usulan resolusi di APPF Bangkok, simak selengkapnya
- Terungkap saat RDP di Komisi III, Anak Bos Toko Roti Pernah Bilang Kebal Hukum
- Seleksi PPPK 2024 Tahap 3 Bisa Selamatkan Honorer TMS, Jangan Ada PHK Massal
- Menbud Fadli Zon Sampaikan Pesan Kebangsaan, Logo Kementerian Kebudayaan Diluncurkan
- Menbud Fadli Zon Dorong Pencak Silat Menjejak Panggung Pendidikan dan Mendunia
- Dirut Bank Mandiri Raih Best Financial Leader di Ajang CNBC Indonesia Award 2024, Darmadi Durianto: Membanggakan
- Forkopi Dorong Pemerintah dan DPR Bisa Segera Bahas Revisi UU Perkoperasian