DPR Punya Pesan Penting untuk Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menyampaikan pesan penting untuk Heru Budi Hartono yang resmi menjabat sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta mulai hari ini, Senin (17/10).
Dia meminta kepada Heru Budi Hartono agar berkomitmen dan bersikap netral dari berbagai kepentingan dan polarisasi politik.
"Pertama, saya sampaikan selamat mengemban amanah mulia sebagai penjabat Gubernur DKI menakhodai wilayah yang menjadi episentrum politik, bisnis dan pemerintahan," kata Junimart Girsang, Senin (17/10).
Dia berharap mantan Wali Kota Jakarta Utara itu berkomitmen netral serta konsisten dalam politik dan netral dari polarisasi politik masa sebelumnya dan bisa meredam polarisasi.
Junimart juga meminta Heru Budi Hartono melakukan tata kelola pemerintahan yang dijalankan secara konsisten konsekuen sehingga berdampak positif pada kepercayaan publik atas penunjukan yang bersangkutan sebagai Pj Gubernur Jakarta.
"Untuk itu integritas dan kapasitas beliau secara terukur akan diuji dalam masa penjabat ini untuk lebih membenahi Jakarta dalam arti luas sebagai ibu kota negara," ujarnya.
Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Rifqinizamy Karsayuda berharap Heru Budi Hartono mampu mengatasi persoalan-persoalan yang ada DKI Jakarta, seperti banjir, kemacetan dan tingkat polusi yang tinggi.
Dia berharap kepada eks Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta itu agar mengatasi beberapa persoalan-persoalan yang menjadi keluhan warga dan sorotan publik agar bisa diatasi dalam dua tahun ke depan.
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menyampaikan pesan penting untuk Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, mohon dilaksanakan
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia
- Problematika Penanganan Perkara Judi Online