DPR RI Bakal Kirimkan Proposal Perdamaian Rusia-Ukraina dalam Sidang IPU

jpnn.com, JAKARTA - DPR RI bakal mengirimkan proposal perdamaian Rusia-Ukraina dalam Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali 20-24 Maret 2022.
Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus berharap proposal tersebut dapat diterima oleh seluruh peserta IPU.
"Kami mencoba menawarkan itu, yang intinya dengan cara-cara damai, dialog dan diplomasi. Kami bersama teman-teman yang anggota IPU ini sudah sepakat, kami tidak mengharapkan konflik ini berlanjut," ujar Lodewijk usai mengikuti Asian +3 meeting, yang merupakan side event Sidang IPU ke-144, di Nusa Dua, Bali, Minggu (20/3).
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai parlemen harus mendorong agar konflik-konflik yang terjadi di belahan dunia dihindari karena dampaknya sangat merugikan masyarakat dunia.
"Kami tahu bagaimana harga minyak dunia sudah mulai naik, kita rasakan juga berpengaruh pada kebutuhan bahan pokok. Nah itulah yang saya katakan agar konflik Rusia-Ukraina segera bisa kita akhiri dengan mengedepankan dialog," ungkapnya.
Lodewijk menuturkan dalam konteks menjaga perdamaian, sikap DPR RI sudah tegas, yaitu tidak memihak ke salah satu negara yang sedang berkonflik.
Pasalnya, secara politik, tidak baik bagi Indonesia jika memihak kepada salah satu negara.
"Dengan Ukraina kita sangat bersahabat, Rusia dengan kita juga bersahabat. Nah tentunya dalam konteks menjaga perdamaian dunia, kita sebagai negara nonblok harus melihat situasi ini. Jangan sampai geo-politik ini berpengaruh pada geo-strategi yang akan kita terapkan," tuturnya.
DPR RI bakal mengirimkan proposal perdamaian Rusia-Ukraina dalam Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali 20-24 Mare
- AS Kritik QRIS-GPN, Marwan Demokrat Minta Pemerintah Berdiri Tegak pada Kedaulatan Digital
- MA Rombak Posisi Hakim, Pimpinan DPR Singgung Pengawasan yang Perlu Ditingkatkan
- Fraksi PKB Berharap MK Tolak Gugatan Terkait PAW Anggota DPR
- Konon, ASN yang Mau Pindah ke IKN Bakal Terima Tunjangan Khusus
- Transaksi Dana Dugaan Korupsi 2024 Capai Rp 984 T, Sahroni: Lacak dan Sita!
- Muncul Usulan Copot Menteri Terafiliasi Jokowi, Legislator PDIP: Berarti Ada Masalah