DPR RI: BUMN Pangan Harus Punya Target Waktu Membendung Importasi Pangan

“Tidak mesti berbarengan, tetapi terarah, terukur, satu-persatu mewujudkan impian bangsa akan kedaualatan negara di sektor pangan. Sektor pangan harus menjadi komoditas strategis yang mempunyai dimensi pertahanan dan keamanan Negara bukan sekedar komoditas perdagangan biasa,” ujar Akmal.
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini sangat menyayangkan begitu banyaknya pemborosan-pemborosan di berbagai sektor pangan terjadi di berbagai lini.
Dia mencontohkan dampak importasi yang tak terukur yang mengakibatkan barang turun mutu yang akhirnya di buang atau berubah fungsi dari makanan manusia menjadi makanan ternak. Belum lagi banyak upaya kegiatan-kegiatan yang tidak tuntas, berganti manajemen, berganti orang, yang menghamburkan banyak sekali sumberdaya tetutama sumber daya finansial.
“Saya berharap, ada kerjasama yang terkoneksi dengan baik, antara kementerian teknis, kementerian pembuat regulasi dan BUMN Pangan untuk mewujudkan pembebasan negara ini dari importasi pangan. Minimal ada pengurangan signifikan dari tahun-ke tahun akan impor pangan.
“Negara yang besar penduduknya ini jangan hanya jadi objek pasar dunia. Tetapi perlu langkah konkrit negara ini menjadi produsen untuk kebutuhan masyarakat dunia dengan ketersediaan Sumber Daya Alam yang perlu dikelola secara efektif dan efisien,” ujar Andi Akmal Pasluddin.(jpnn)
Andi Akmal mengatakan Indonesia belum fokus mengoptimalkan kekuatan sumber daya yang dimiliki sehingga sudah berpuluh-puluh tahun menghadapi persoalan yang berulang terkait importasi komoditas pangan pokok.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Komisi VI DPR Sidak Jasa Marga, Pastikan Kesiapan Arus Mudik Lebaran 2025
- BEEF Operasi Pasar, Harga Daging Kerbau Beku Dijual Rp 75 Ribu
- Misbakhun Buka-bukaan Data demi Yakinkan Pelaku Pasar di Bursa
- Aksi Tolak RUU TNI Masih Berlangsung, Sejumlah Pedemo Dibawa Sukarelawan Medis
- RUU TNI Disahkan Jadi UU, Sekjen KOPI Kecam Segala Bentuk Aksi Kekerasan yang Mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa
- DPR Segera Bahas RKUHAP, Muncul Penegasan Penyidikan Harus Pakai CCTV