DPR RI Evaluasi 3 Poin Pelayanan Masyarakat di Sektor Perkeretaapian

jpnn.com, KEBAYORAN BARU - Komisi V DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, dan PT Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras yang memimpin RDP meminta para pemangku kepentingan PT tersebut meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi untuk mendukung kualitas pelayanan kepada pengguna kereta api.

Andi Iwan mengungkapkan Komisi V meminta Ditjen Perkeretaapian untuk melakukan evaluasi terhadap program Public Service Obligation (PSO) serta Infrastructure Maintenance and Operation (IMO) dan Track Access Charge (TAC) sebagai bagian tanggung jawab negara terhadap pelayanan masyarakat, utamanya di sektor perkeretaapian serta hasilnya disampaikan kepada komisi V.

"Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perkeretaapian, PT KAI, PT KCI, PT MRT Jakarta, dan PT LRT Jakarta untuk memperhatikan masukan dan saran Komisi V DPR RI," ujar Andi di ruang rapat Komisi V, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (6/7). 

Rapat ini membahas jaringan kereta api seluruh Indonesia serta pengembangan teknologi kereta api, pemenuhan SPM perkeretaapian, dan kendala yang dihadapi.

Komisi V juga memberikan sejumlah catatan penting bagi pemangku kepentingan di bidang kereta api. 

Di antaranya, meningkatkan koordinasi dengan pemda terhadap penutupan pelintasan sebidang yang tidak memiliki izin, mengawasi sarana dan prasarana perkeretaapian, termasuk fasilitas ramah terhadap perempuan, lansia, dan disabilitas.

Komisi V juga meminta para pelaku di bidang kereta api mengkaji pengembangan jaringan perkeretaapian di wilayah yang memiliki potensi ekonomi, meningkatkan integrasi dengan moda transportasi lainnya.