DPR RI Segera Panggil Dirjen Pajak, Siap-Siap ya, Pak!

jpnn.com, JAKARTA - Komisi XI DPR RI akan segera memanggil Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo untuk mengevaluasi kinerja Direktorat Jenderal Pajak.
"Kami akan mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk memanggil Dirjen Pajak beserta jajarannya ke DPR," kata Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad seperti dikutip dari Antara, Jumat (3/3).
Menurut dia, Komisi XI akan menjadwalkan pemanggilan Dirjen Pajak pada pekan kedua Februari 2023.
"Setelah 11 Maret, karena pembukaan masa sidang itu baru 13 Maret 2023," kata Kamrussamad.
Anggota DPR RI dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menyebutkan legislator akan menyorot kinerja para sumber daya manusia dan implementasi reformasi perpajakan di Indonesia.
Pertemuan DPR dengan Dirjen Pajak juga tak lepas dari pembahasan fenomena petugas pajak yang kerap pamer harta di media sosial.
"Karena institusi perpajakan dan petugas pajak sangatlah penting untuk menjaga kepercayaan dari para wajib pajak, dari masyarakat. Apalagi pajak merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional," ujar dia.
Menurut dia, munculnya fenomena pamer harta oleh para pegawai pajak sangat disayangkan, lantaran kepercayaan masyarakat pada 2022 telah bangkit dengan bukti tax ratio yang melampaui target.
Komisi XI DPR RI akan segera memanggil Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo untuk mengevaluasi kinerja Direktorat Jenderal Pajak.
- Penghentian Sepihak Pendamping Desa, Wakil Ketua Komisi V DPR: Jangan Karena Like and Dislike
- Melchias Mekeng DPR: Pupuk Bersubsidi Harus Dijual Langsung di Desa
- Usut Kasus Pajak, KPK Panggil Bos PT Wildan Saskia Valasindo dan Bahari Buana
- Kirim Surat ke Komisi I dan III, KontraS Tolak Pembahasan Revisi UU TNI & Polri
- Parlementaria Raih Penghargaan Bergengsi di Ajang PRIA 2025, Selamat
- Urgensi Pembaruan Hukum Acara Pidana