DPR RI Setuju Penambahan Pagu Anggaran BP2MI 2024, Kemenkeu Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Stafsus Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Kominikasi dan Startegis, Yustinus Prastowo menyatakan optimistis penambahan anggaran BP2MI disetujui oleh Kementerian Keuangan.
Seperti diketahui, komisi IX DPR RI menyetujui penambahan pagu anggaran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebesar Rp 430 miliar pada 2024.
"Menurut kami penambahan anggaran BP2MI ini penting, karenanya kami optimistis ini mendapat dukungan karena tujuan-tujuanya juga baik," kata Yustinus di sela pelepasan 215 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam program G To G ke Korea Selatan di hotel Paninsula, Senin (12/6).
Anak buah Sri Mulyani itu mengatakan penambahan anggaran yang dipimpin oleh Benny Rhamdani tersebut merupakan hal yang logis.
Pasalnya, kinerja BP2MI dalam melindungi PMI dan pencegahan Perdagangan Orang atau TPPO begitu masif.
Selain itu, Yustinus tak menampik bahwa PMI setiap tahunnya menyumbangkan devisa sebesar Rp 159,6 triliun kepada negara. Sumbangan devisa ini menjadi yang terbesar setelah sektor migas.
"Ya, mendengar paparan Pak Benny tadi sangat luar biasa, bagaimana melindungi PMI, PMI juga menghasilkan devisa banyak itu tidak bisa dipungkiri, nanti kita sampaikan pencapaian BP2MI ini ke Bu Sri Mulyani," ujarnya.
Yustinus menilai penambahan anggaran tersebut bakal mampu meningkatkan kinerja lembaga pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Komisi IX DPR RI menyetujui penbahan pagu anggaran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebesar Rp 430 miliar pada 2024.
- Bamsoet Prihatin Muruah Pengadilan Rusak Akibat Rentetan Kasus Melibatkan Hakim
- Kementerian P2MI Memfasilitasi Kepulangan 124 Pekerja Migran dari Arab Saudi
- Sarmuji: Golkar Pastikan Hadir Jika Pemerintah Ajak Diskusi Soal RUU Perampasan Aset
- Prabowo Ingin Hapus Kuota Impor, Riyono Komisi IV: Demi Memberikan Ruang Keadilan
- Hakim Terseret Kasus Suap, Legislator Minta MA Membenahi Sistem Promosi Jabatan
- Eksistensi Suap Hakim, Mafia Hukum dan Peradilan di Indonesia: Penyakit Kronik dan Upaya Penanggulangannya