DPR Ribut soal Pansus dan Panja Jiwasraya, Begini Reaksi Wapres

jpnn.com, JAKARTA - Wapres Ma'ruf Amin turut mengikuti perkembangan perdebatan fraksi-fraksi di DPR belakangan ini mengenai mekanisme penyelesaian kasus dugaan korupsi asuransi Jiwasraya.
Sebagian besar fraksi di DPR sepakat untuk membentuk Panja Jiwasraya. Sementara itu Fraksi Demokrat dan PKS menolak. Dua partai itu mengusulkan pembentukan Pansus Jiwasraya.
Menurut Wapres Kiai Ma'ruf pemerintah tidak ingin terlibat dalam perdebatan panjang itu. Karena itu, dia mempersilakan jalan yang dipilih DPR terkait kasus Jiwasraya.
"Itu kan kewenangan DPR, jadi pemerintah tidak akan masuk ke wilayahnya DPR. Biarkan nanti DPR melakukannya seperti apa. Saya tidak melihat bahwa itu satu kelemahan, tapi itu alternatif DPR untuk membentuk panja. Ikuti saja nanti apa yang dilakukan DPR," kata wapres di kantornya, Jakarta.
Dia mengatakan, jika DPR merasa cukup hanya dengan membentuk Panja Jiwasraya, maka pemerintah akan mengikutinya saja.
Wapres menegaskan, saat ini pemerintah berpatokan pada penyelesaian kasus hukum Jiwasraya yang ditangani Kejaksaan Agung sehingga tidak ingin masuk di kewenangan parlemen.
"Pemerintah kan sudah memercayakan kepada Kejaksaan Agung kan untuk mengusut secara tuntas. Itu sudah jelas sikap pemerintah," pungkas wapres. (flo/jpnn)
Fraksi Demokrat dan PKS menolak pembentukan panja dan mengusulkan pembentukan Pansus Jiwasraya.
Redaktur & Reporter : Natalia
- Pakar Kecam Upaya Membegal Kewenangan Kejaksaan untuk Tangani Korupsi
- Pembahasan RUU KUHAP, Maqdir Ismail Saran Proses Penyidikan Diselesaikan di Kepolisian
- Memulai Pengusutan Korupsi dari Kerugian Negara, Kejagung Diapresiasi Pakar
- Kejagung Lagi Digdaya, Potensial Dijadikan Musuh Bersama
- Komite Nasional Perempuan Menyoroti Kinerja Kejaksaan Agung
- Erick Thohir Dinilai Lalai Terkait Korupsi BBM, Layak Diusut dan Mundur