DPR Ribut soal Pansus dan Panja Jiwasraya, Begini Reaksi Wapres
jpnn.com, JAKARTA - Wapres Ma'ruf Amin turut mengikuti perkembangan perdebatan fraksi-fraksi di DPR belakangan ini mengenai mekanisme penyelesaian kasus dugaan korupsi asuransi Jiwasraya.
Sebagian besar fraksi di DPR sepakat untuk membentuk Panja Jiwasraya. Sementara itu Fraksi Demokrat dan PKS menolak. Dua partai itu mengusulkan pembentukan Pansus Jiwasraya.
Menurut Wapres Kiai Ma'ruf pemerintah tidak ingin terlibat dalam perdebatan panjang itu. Karena itu, dia mempersilakan jalan yang dipilih DPR terkait kasus Jiwasraya.
"Itu kan kewenangan DPR, jadi pemerintah tidak akan masuk ke wilayahnya DPR. Biarkan nanti DPR melakukannya seperti apa. Saya tidak melihat bahwa itu satu kelemahan, tapi itu alternatif DPR untuk membentuk panja. Ikuti saja nanti apa yang dilakukan DPR," kata wapres di kantornya, Jakarta.
Dia mengatakan, jika DPR merasa cukup hanya dengan membentuk Panja Jiwasraya, maka pemerintah akan mengikutinya saja.
Wapres menegaskan, saat ini pemerintah berpatokan pada penyelesaian kasus hukum Jiwasraya yang ditangani Kejaksaan Agung sehingga tidak ingin masuk di kewenangan parlemen.
"Pemerintah kan sudah memercayakan kepada Kejaksaan Agung kan untuk mengusut secara tuntas. Itu sudah jelas sikap pemerintah," pungkas wapres. (flo/jpnn)
Fraksi Demokrat dan PKS menolak pembentukan panja dan mengusulkan pembentukan Pansus Jiwasraya.
Redaktur & Reporter : Natalia
- Tom Lembong Diduga Korupsi dari 2015-2023, Padahal Hanya Menjabat Mendag Sampai 2016
- Kejagung Gulung Ronald Tannur di Surabaya
- Urgensi Pengawasan Terhadap Sistem Peradilan Dalam Rangka Transformasi Independensi Hakim yang Tepercaya
- GPA Dukung Kejagung Ungkap Sumber Uang Hampir Rp 1 T Sitaan dari Eks Pejabat MA
- Ada Tersangka Baru di Kasus Vonis Bebas Ronald Tannur, Eks Pejabat MA Diperiksa
- Penunjukan ST Burhanuddin Jadi Jaksa Agung Dinilai Sudah Tepat