DPR Ribut soal Pansus dan Panja Jiwasraya, Begini Reaksi Wapres
jpnn.com, JAKARTA - Wapres Ma'ruf Amin turut mengikuti perkembangan perdebatan fraksi-fraksi di DPR belakangan ini mengenai mekanisme penyelesaian kasus dugaan korupsi asuransi Jiwasraya.
Sebagian besar fraksi di DPR sepakat untuk membentuk Panja Jiwasraya. Sementara itu Fraksi Demokrat dan PKS menolak. Dua partai itu mengusulkan pembentukan Pansus Jiwasraya.
Menurut Wapres Kiai Ma'ruf pemerintah tidak ingin terlibat dalam perdebatan panjang itu. Karena itu, dia mempersilakan jalan yang dipilih DPR terkait kasus Jiwasraya.
"Itu kan kewenangan DPR, jadi pemerintah tidak akan masuk ke wilayahnya DPR. Biarkan nanti DPR melakukannya seperti apa. Saya tidak melihat bahwa itu satu kelemahan, tapi itu alternatif DPR untuk membentuk panja. Ikuti saja nanti apa yang dilakukan DPR," kata wapres di kantornya, Jakarta.
Dia mengatakan, jika DPR merasa cukup hanya dengan membentuk Panja Jiwasraya, maka pemerintah akan mengikutinya saja.
Wapres menegaskan, saat ini pemerintah berpatokan pada penyelesaian kasus hukum Jiwasraya yang ditangani Kejaksaan Agung sehingga tidak ingin masuk di kewenangan parlemen.
"Pemerintah kan sudah memercayakan kepada Kejaksaan Agung kan untuk mengusut secara tuntas. Itu sudah jelas sikap pemerintah," pungkas wapres. (flo/jpnn)
Fraksi Demokrat dan PKS menolak pembentukan panja dan mengusulkan pembentukan Pansus Jiwasraya.
Redaktur & Reporter : Natalia
- Zarof Ricar Belum Menyerahkan Uang ke Majelis Kasasi Ronald Tannur, Tetapi 1 Hakim Pernah Ditemui
- Hakim Pertanyakan Kerugian Negara dalam Kasus PT Timah, Ada yang Tidak Dihitung?
- Golkar Dorong DPR Bentuk Panja untuk Memelototi Kasus Tom Lembong
- Rapat Bareng Jaksa Agung, Legislator Golkar Bertanya Kinerja PPA Kejagung
- Hinca Demokrat: Kami Mendengar, Kasus Tom Lembong Sarat Balas Dendam Politik
- Jaksa Tuntut Bebas Guru Supriyani, Polri Diminta Usut Penyidik Nakal