DPR Sarankan Pemerintah Terbitkan PP Baru untuk Honorer K2

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi II DPR, Bambang Riyanto menyarankan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk menyiapkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang pengangkatan honorer kategori dua (K2) yang tidak lulus tes. Pasalnya, akan sulit bagi honorer K2 diangkat menjadi CPNS tanpa adanya PP baru.
Bambang mengatakan, persoalan tentang honorer khusus tahun 2012 seharusnya sudah tuntas dengan terbitnya PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer tahun 2012. Namun, kata politikus di DPR yang membidangi aparatur negara itu, persoalannya bukan hanya honorer 2012.
"Harus ada PP baru lagi. PP 56 Tahun 2012 kan sudah habis, tapi masalahnya belum tuntas. Itu sebabnya pemerintah harus menyusun PP baru lagi," kata Bambang kepada JPNN Minggu (22/2).
Menurutnya, pengangkatan honorer K2 tidak boleh disatukan dengan sistem penerimaan CPNS umum. Sebab, pelamar umum lebih ditujukan pada pelamar fresh graduated atau yang baru saja lulus kuliah. Sedangkan honorer K2 banyak yang sudah berusia di atas 35 tahun.
"Kalau pakai mekanisme sesuai UU ASN, pasti banyak yang tidak lulus lagi. Saya berharap, pemerintah tidak memikirkan untuk tes bagi K2, cukup seleksi administrasi saja. Itu sebabnya harus dibuat PP baru untuk mengaturnya," tandas politikus Gerindra itu. (esy/jpnn)
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR, Bambang Riyanto menyarankan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Ema Sumarna Dipindahkan ke Rutan Kebonwaru Selama Jalani Proses Sidang
- Ditunjuk Sebagai Kepala Danantara, Sebegini Harta Kekayaan Rosan Roeslani
- Peradi: Advokat Harus Diawasi Ketat Untuk Hindari Aksi Naik Meja di Persidangan
- Pemkot Tangerang Ajak Para WP Manfaatkan Pekan Panutan Pajak 2025, Ada Diskon 25 Persen
- Kejaksaan Dianggap Tak Serius Tangani Kasus Pemalsuan Dokumen RUPSLB BSB
- Asido Ungkap Peran Advokat dalam Bidang Kepailitan dan PKPU