DPR Sarankan Program Tol Laut Diserahkan ke Pihak Swasta

jpnn.com, JAKARTA - Implementasi program Tol Laut yang digagas pemerintah dinilai tidak efektif dalam menekan harga. Agar program tol laut berjalan sesuai tujuan pemerintah, pengelolaan program ini dinilai akan lebih optimal bila diserahkan kepada pelayaran swasta yang sudah lebih dahulu melayari pulau-pulau di Indonesia.

“Biaya subsidi tol laut sangat besar, tetapi tidak efektif menekan harga di daerah-daerah tujuan tol laut, hanya buang-buang dana APBN saja. Padahal pelayaran swasta sudah lebih dulu melayari daerah-daerah di seluruh Indonesia dengan 14 ribu kapal, sedangkan kapal tol laut baru enam kapal. Artinya, tanpa tol laut pun, distribusi barang sudah jalan,” kata Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo, Jumat (11/8).

Bambang lantas mencontohkan seperti yang terjadi di Papua, yang menjadi daerah tujuan tol laut. Sebelum program ini dijalankan, harga beras di Papua pada waktu itu sudah Rp 13 ribu per kilogram.

“Saat kami berkunjung ke sana, sekarang setelah ada tol laut ke Papua, harga beras malah lebih mahal. Kenapa bisa begitu? Ini membuktikan tol laut yang disubsidi tidak berdampak ekonomi, tidak bisa menekan disparitas harga,” tuturnya.

Menurut Bambang, tidak adanya dampak pada penurunan harga barang karena tol laut tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam melakukan stabilisasi harga barang seperti Bulog dan Pertani.

Yang memanfaatkan program ini justru pedagang yang menyesuaikan harga dengan mekanisme pasar.

Bambang menambahkan meski konsep dan tujuannya bagus, untuk menekan disparitas harga tidak cukup dengan memberikan subsidi terhadap kapal pengangkut.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi Tetap Sarana dan Prasarana Perhubungan KADIN Indonesia, Asmary Herry.