DPR Sebut Bupati Sidoarjo Mirip Marketing Properti Sipoa
jpnn.com, SURABAYA - Komisi III DPR RI berencana memanggil pihak-pihak yang terkait kasus penipuan pengembang properti Sipoa Group. Komisi yang membidangi hukum itu akan meminta penjelasan tentang penipian berkedok properti apartemen itu.
Hal itu diungkapkan Ketua Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa usai beraudiensi dengan ratusan korban Sipoa Group bersama LBH Unair, yang dilanjutkan rapat dengan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Machfud Arifin di Surabaya, Jatim, Kamis (19/4). Desmond mengatakan, Komisi III akan memanggil Bupati Sidoarjo Saiful Ilah untuk meminta penjelasan soal Sipoa Group.
“Bupati Sidoarjo seperti tim marketing, tak seperti jadi bupati dan melakukan pembelaan kepada korban Sipoa Group,” ujar Desmond.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu menjelaskan, pihaknya sudah mendengar keluhan paguyuban para korban yang tergabung dalam Pembeli Proyek Sipoa (P2S) dalam audiensi di Aula Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Dalam pertemuan tersebut terungkap berbagai wanprestasi dan banyaknya anomali proyek Sipoa Group, termasuk status tanah hingga cek penggantian yang tidak dapat dicairkan.
Sementara Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin menjelaskan, pihaknya membutuhkan dukungan dalam menangani kasus itu. Arifin mengharapkan semua proses hukum kasus Sipoa Group berjalan tanpa berbelit.
“Kami ingin simpel, ada tersangka maka proses secara hukum. Kami butuh support agar secara profesional menyelesaikan tanpa ada intervensi dari banyak pihak lain,” ujar Machfud.(eno/jpnn)
Komisi III DPR RI berencana memanggil pihak-pihak yang terkait kasus penipuan pengembang properti Sipoa Group, termasuk Bupati Sidoarjo Saiful Ilah.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- PPN 12 Persen, Arus Bawah Prabowo Punya Pandangan Seperti Ini
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- 5 Berita Terpopuler: Cermati 11 Ketentuan KepmenPAN-RB 634 soal Honorer TMS & Belum Melamar, Ada Jabatan yang Disorot
- Mufida DPR Ingatkan Kemenkes Banyak Mendengar saat Menyusun RPMK
- Novita Hardini Sebut PPN 12 Persen Berdampak pada Akses Pendidikan Berkualitas
- Forkopi Minta RUU Perkoperasian Tak Buru-Buru Disahkan, Banyak Poin Perlu Dibahas