DPR Sebut Pilkada Harus Dilaksanakan Secara Demokratis
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menyebut pelaksanaan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) harus dilaksanakan secara demokratis.
Hal itu sesuai dengan amanah Pasal 18 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Karena itu seluruh kajian semua pihak akan kami dengarkan sebelum ambil keputusan untuk agendakan misalnya revisi Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada,” kata Rifqi di Jakarta, Rabu.
Rifqi menjelaskan Komisi II DPR belum melakukan pertemuan terkait wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kami agendakan secara resmi dan terbuka agar diskursus ini tidak liar namun dalam konteks substantif terkait institusi dan ketatanegaraan,” ujarnya.
Selain itu, menurut dia, Komisi II DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu menetapkan tahapan Pilkada 2024.
Dia mengatakan Komisi II DPR meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyampaikan kepada Presiden agar mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait percepatan jadwal Pilkada 2024.
“Kami sudah minta kepada pemerintah melalui Kemendagri untuk menyampaikan pada Presiden untuk keluarkan Perppu,” ungkap Rifqinizamy Karsayuda. (jpnn)
Anggota Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menyebut pelaksanaan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) harus dilaksanakan secara demokratis.
Redaktur & Reporter : Dedi Sofian
- Kapolres Bolaang Mongondow Minta Warga Bijak Menyaring Info menjelang Pencoblosan
- Ketua MRP Papua Barat Daya: Jangan Golput, Pastikan Pesta Demokrasi Aman dan Lancar
- Apel Siaga Patroli Pengawasan Masa Tenang Pilkada Serentak 2024 Digelar di Rohil
- ASN Kota Bogor Diingatkan Jaga Netralitas Menjelang Pilkada
- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty Minta Pengawas Ad Hoc Cermat Tanggapi Surat Edaran KPU
- Heboh Aparat Nyatakan Dukungan ke YSK, Pengamat: Pelanggaran Netralitas