DPR Segera Bentuk Panja Mesuji

Menurutnya, pangkal masalahnya adalah plasma yang tidak diberikan perusahaan kepada warga, padahal sudah ada peraturan agar ada disisihkan beberapa hektar untuk perkebunan plasma rakyat. ”Makanya Panja ini bertugas juga untuk menyelesaikan masalah-masalah pertanahan dan perhutanan. Kasus tanah serupa juga ditemui di Jambi, Kalteng, Papua.

Khususnya banyaknya lahan  Hutan Tanaman Indstri (HTI) di kawasan kehutanan yang  diberi ijin Kementerian Kehutanan, namun tidak digunakan untuk tanaman industri  tapi justru ditanami sawit dan singkong.  Ini yang menyalahi aturan dan ijinnya harus segera dicabut,” paparnya.

Komisi III juga akan memanggil Menteri Kehutanan untuk ditanyai terkait kasus di Mesuji Lampung dan OKI Sumsel. ”Termasuk kaitannya dengan areal pelepasan hutan HTI yang diberikan kepada perusahaan yang seharusnya ditanam tanaman industri, tapi malah ditanami sawit. Ini kan melanggar aturan,” beber Azis lagi.

Menurutnya, Komisi III berkomitmen untuk meluruskan penyalahgunaan pengelolaan hutan itu khususnya dari Menteri Kehutanan terkait pelanggaran fungsi hutan. Dia mengatakan Komisi III DPR juga akan memangggil pihak-pihak terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemda  setempat yang dinilai membiarkan pelanggran ini berlarut-larut.