DPR Segera Berlakukan Presensi Sidik Jari

JAKARTA - Kinerja para anggota DPR dalam waktu yang tidak lama lagi akan dipantau melalui presensi elektronik. Berdasar catatan Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI telah menganggarkan Rp 279 juta untuk pengadaan presensi melalui fingerprint atau sidik jari.

"Lelang dilakukan pada 1 Juni hingga 11 Juni lalu," ujar Uchok Sky Khadafi di Jakarta kemarin (16/8). Secara teknis, harga perkiraan sementara (HPS) yang ditetapkan Setjen DPR RI dipatok Rp 349,5 juta. Namun, saat tender, CV Galung Brothers yang menjadi pemenang mampu menjadi penawar terendah dengan nilai Rp 279.325.750.

Menurut Uchok, keberadaan alat presensi elektronik ini patut dikritisi. Presensi ini memperlihatkan anggota dewan sebagai pekerja politisi yang terhormat berubah menjadi anggota karyawan yang perlu diawasi. "Ini karena anggota dewan sering boros rapat, sering terlambat rapat, dan sering menitipkan presensi kepada tenaga ahli atau sekretaris pribadi ketika ada rapat kerja," ujar Uchok.

Keberadaan presensi sidik jari, ujar Uchok, tidak efektif menertibkan badan anggota dewan agar lebih patuh kepada lembaga DPR. Alat ini juga tidak akan mampu mendongkrak kinerja mereka dalam rapat-rapat kerja dengan mitra kerja. "Lama-lama juga, setelah anggota dewan mengetahui proses kerja alat presensi ini, pasti dicuekin sendiri," ujar Uchok. Hal itu tentu menambah pelanggaran anggota alias tidak mau mengpresensi dalam mesin presensi tersebut.