DPR Segera Inventarisir Persoalan BLSM

Karenanya, pada masa reses nanti Komisi VIII DPR akan turun ke bawah untuk menginventarisir permasalahan penyaluran BLSM di lapangan. "Sekaligus mengonfirmasi data yang dimiliki pemerintah," tegasnya.

Dalam raker itu anggota Komisi VIII DPR, Sumarjati Arjoso mengatakan, Kemensos harus segera memutakhirkan data penerima BLSM. Politisi Gerindra itu menegaskan, pemutakhiran data itu agar penyaluran BLSM tepat sasaran.

"Sejak awal Gerindra menolak BLSM. Tapi karena sudah diputuskan di paripurna, maka kami mau tak mau akan ikut mengawasi penyalurannya agar tepat sasaran bagi keluarga miskin," katanya.

Sedangkan Andi Dulung yang mewakili pemerintah mengakui adanya persoalan dalam penyaluran BLSM. Salah satu penyebabnya karena pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) telah meninggal atau pindah tempat tinggal. Karenanya data pemegang KPS pun harus direvisi.