DPR segera Panggil KPI Jelaskan soal 'Silet'

Dari aspek kepentingan nasional, lanjut dia, langkah yang diambil KPI jelas sudah tepat. Artinya, jangan hanya sebatas menghentikan programnya, tapi kalau memang ada indikasi pelanggaran pidana, harus diproses secara hukum dan pengadilan yang berwenang menghakiminya.

Menyikapi perkembangan terkini kasus "Silet" yang dirasa sangat lambat pasca dilakukannya gelar perkara di Mabes Polri dan pemeriksaan dua saksi korban, Hayono juga mengungkapkan kekecewaannya. "Ya, ini juga dirasakan agak lamban penanganannya. Dalam waktu dekat, Komisi I akan berkoordinasi dengan Komisi III. Kami akan meminta Komisi III mengecek hal ini. Kalau benar polisi lamban, apalagi jika ditemui unsur penyuapan, ini yang tidak boleh dikompromikan," tegasnya.

Lebih lanjut, Hayono mengatakan bahwa jika penanganannya lamban, tidak mustahil berita-berita bohong dan dibesar-besarkan (seperti) itu berdampak menjadi triggering factors munculnya konflik. "Ini akan semakin merepotkan polisi," pungkasnya. (fas/jpnn)